A joint media project of the global news agency Inter Press Service (IPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI) aimed to promote a vision of global citizenship which has the potentiality to confront the global challenges calling for global solutions, by providing in-depth news and analyses from around the world.

Please note that this website is part of a project that has been successfully concluded on 31 March 2016.

Please visit our project: SDGs for All

U.N.’s New Development Goals Need Funds, Political Commitment for Success - Bhasa Indonesia

Sasaran Pembangunan Baru PBB Membutuhkan Dana, Komitmen Politik Supaya Berhasil

Oleh Thalif Deen

PBB (IPS) - Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG) PBB yang banyak digembar-gemborkan, secara aklamasi diadopsi oleh lebih dari 150 pemimpin dunia dalam KTT selama tiga hari, yang menyimpulkan bahwa tanggal 27 September disebut-sebut sebagai suatu kontribusi terbesar bagi kemanusiaan sejak penemuan terbesar.

Berbicara dalam acara pembukaan KTT, Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon menjelaskan 17 SDG sebagai bagian integral dari agenda pembangunan pasca tahun 2015 untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan.

“Uji kesungguhan komitmen untuk Agenda 2030 akan dilaksanakan. Kami membutuhkan tindakan dari semua orang, di mana saja. Tujuh belas Sasaran Pembangunan Berkelanjutan merupakan panduan kami. Sasaran tersebut merupakan daftar tugas bagi orang-orang dan planet ini, dan cetak biru menuju keberhasilan,” kata Ban.

Namun apa yang benar-benar diperlukan guna memastikan tercapainya SDG akan dilaksanakan selama 15 tahun ke depan sehingga dunia akan menghadapi transformasi radikal dari masyarakat global, termasuk pengentasan kemiskinan, kelaparan, diskriminasi gender, penyebaran penyakit dan degradasi lingkungan — semuanya sampai tahun 2030.

Niatan politik? Peningkatan sumber daya domestik dan bantuan pembangunan resmi (official development assistance/ODA)? Kenaikan investasi sektor swasta? Ataukah semua itu?

Duta Besar Kenya Macharia Kamau, salah satu fasilitator pada proses konsultasi antar pemerintah SDG, pada bulan lalu mengatakan kepada wartawan bahwa biaya pelaksanaan agenda dapat membengkak dari 3,5 triliun menjadi 5 triliun dolar per tahun.

Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif Oxfam Internasional mengatakan: “Sasaran Pembangunan Berkelanjutan secara teori sangat fantastis - dan dampaknya bisa menjadi catatan sejarah. Sasaran tersebut berusaha melampaui solusi bantuan implisit yang ditetapkan untuk mengentaskan – bukan hanya mengurangi - kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem di setiap negara”.

“Kuncinya adalah menyambut orang-orang berada yang kembali menjalin hubungan dengan segenap masyarakat, ketimbang membiarkannya berada dalam lingkungannya sendiri,” tambahnya.

Leida Rijnhout, Direktur Kebijakan dan Keberlanjutan Global di Biro Lingkungan Hidup Eropa, (di New York) mengatakan bahwa 17 sasaran tersebut memiliki potensi untuk mendorong ambisi yang lebih tinggi dan lebih terpadu dalam membuat kebijakan, meskipun sasaran ‘pertumbuhan ekonomi berkelanjutan’ dapat memengaruhi sasaran lainnya.

“Jelaslah bahwa daya dukung bumi tidak meningkat dan beberapa negara secara substansial perlu mengurangi penggunaan sumber daya mereka guna mencapai pemerataan sumber daya dan agar negara-negara lain dapat berkembang dan memenuhi kebutuhan dasar mereka.”

“Kami benar-benar menghabiskan banyak anggaran di Eropa dengan mengorbankan iklim dan pembangunan negara-negara miskin – sebuah kecenderungan yang menyebabkan meningkatnya konflik atas sumber daya yang memang langka.”

Komisi Eropa, katanya, memiliki kesempatan yang sangat bagus ketika meninjau Strategi Eropa 2020 dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa yang segera dilengkapi dengan rencana tindakan pelaksanaan SDG yang menunjukkan bahwa sasaran tersebut telah dipahami dan strategi perlu diubah.

Saat ditanya apakah SDG itu realistis dan dilaksanakan selama 15 tahun ke depan, Zubair Sayed, Kepala Komunikasi dan Kampanye di CIVICUS, aliansi masyarakat sipil global, mengatakan kepada IPS bahwa ruang lingkup SDG jauh lebih luas ketimbang MDG dan juga bersifat universal yang berarti sasaran tersebut berlaku bagi negara-negara maju dan berkembang.

Namun demikian, dia menunjukkan ada dua isu yang berkaitan dengan pelaksanaannya.

“Apakah negara-negara tersebut memiliki sarana, dan yang lebih penting, apakah mereka memiliki kemauan untuk melaksanakannya,” dia berkata.

Yang akan menjadi konteks umum dari semua ini adalah bahwa keberhasilan sasaran tersebut akan tergantung pada niatan politik dari pemerintah untuk menanggapinya secara serius, memasukkan target transformatif dalam rencana pembangunan nasional mereka, mempersiapkan sumber daya yang diperlukan, dan mengikutsertakan warga negara dan masyarakat sipil dalam semua aspek perancangan, pelaksanaan, dan pemantauan, dia menjelaskan.

“Di samping itu, penting kiranya bahwa indikator yang relevan diidentifikasi oleh masyarakat internasional guna mendukung target.”

Ketika ditanya apa yang paling dibutuhkan sampai tahun 2030, Sayed mengatakan kepada IPS bahwa keberhasilan SDG akan tergantung pada sejauh mana para pembuat keputusan menganggapnya secara serius dan berkomitmen untuk melaksanakannya melalui penetapan target nasional transformatif dan berkomitmen pada sumber daya keuangan untuk mencapainya, keterlibatan yang penuh dan berguna dari warga negara dalam menetapkan target, pelaporan, dan memantau kemajuan, dan keterlibatan masyarakat sipil sebagai mitra sejajar dalam forum dan proses multilateral.

Mobilisasi opini publik untuk memastikan pelaksanaan sasaran secara berarti oleh para pemimpin juga penting, tambahnya.

Yolanda Kakabadse, Presiden World Wide Fund for Nature (WWF) Internasional, mengatakan “yang terpenting dalam beberapa bulan mendatang adalah negara-negara tersebut perlu mencari tahu bagaimana cara mereka akan berkontribusi guna mencapai sasaran ini serta menetapkan standar dan indikator sehingga mereka dapat melaporkan upaya mereka.”

Pada bulan Maret, sejumlah negara secara kritis menyetujui seperangkat indikator yang akan memungkinkan PBB untuk melaporkan kemajuan global setiap tahunnya di tahun-tahun mendatang.

“Pertanyaan indikator akan bersifat menantang, tetapi jika negara-negara tersebut dapat bersatu guna mengatasi krisis keuangan, mereka dapat memikirkan hal ini. Bagian yang paling penting akan bekerja sama dan menjadi sangat transparan dengan data,” kata Kakabadse.

Manish Bapna, wakil presiden eksekutif dan direktur utama World Resources Institute mengatakan bahwa SDG merupakan prestasi luar biasa yang menetapkan agenda baru yang berani untuk pembangunan internasional.

Dengan mencerminkan perubahan besar di dunia, SDG yang baru akan berlaku untuk semua negara dan sangat berfokus pada kelestarian lingkungan.

17 SDG dan 169 target dalam agenda baru akan dipantau dan ditinjau menggunakan seperangkat indikator global. Kerangka kerja indikator global, yang dikembangkan oleh Inter-Agency and Expert Group on SDG Indicators, akan disepakati oleh Komisi Statistik PBB pada bulan Maret 2016. (IPS | 28 September 2015)